PEMAHAMAN SERTA MACAM – MACAM MENGENAI ENDOSEMEN DALAM HUKUM BISNIS

Dear Pembaca

Dalam lalu lintas transaksi bisnis kerap kali ditemukan istilah – istilah yang jarang didengar di telinga pada umumnya, padahal sebelum melakukan transaksi tersebut sudah barang tentu para pelaku bisnis harus memahami bukan menginterpretasikan begitu saja dengan perspektif sendiri. Penulis akan berupaya menguraikan salah satu istilah dalam tema diatas yang dibalut dengan suatu analisa terukur dari segi perspektif yuridis. Sebelum memaparkan definisi endosemen, sebelumnya perkenankan penulis menguraikan arti sekuritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai sekuritas yakni bukti utang atau penyertaan modal , misalnya saham, obligasi, wesel, sertifikat dan deposito (surat berharga). Endosemen berarti penyerahan suatu surat atas tunjuk atau order papier oleh seorang yang berhak/pemegang kepada orang lain dengan disertai pernyataan mengalihkan haknya atas surat itu yang ditulis pada surat itu juga. Endosemen diatur dalam Pasal 110 s/d 119 di wet book van koophandle (kitab undang – undang hukum dagang). Dalam dunia usaha di Indonesia sehari – hari, endosemen pada cek atau wesel biasanya tidak disertai dengan kata – kata yang menyatakan pengalihan hak atas surat itu. Yang biasa dilakukan disini adalah endosemen dengan cara pembubuhan sekedar tanda tangan saja oleh endosan di bagian punggung surat berharga tersebut. Endosemen semacam itu dalam istilah hukum dinamakan sebagai “Endosemen Blanko” atau “Indorsement in blank”. Menurut undang – undang, dalam hal endosemen blanko, si pemegang diperbolehkan;

1.   Mengisi blanko itu, baik dengan nama dia sendiri maupun nama orang lain;

2.   Mengendosemenkan lagi surat berharga itu dalam blanko kepada orang lain;

3.  Menyerahkan surat berharga itu kepada pihak ketiga dengan mengisi blanko tadi dan tidak mengendosemenkanya lagi (vide Pasal 113 dan 194 KUHD).

                Dalam surat berharga berlaku satu asas, yakni bahwa setiap pemegang surat berharga dianggap sebagai pemegang yang sah jika ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tidak terputus dari semua pengendosemenan dalam surat itu, begitu pula sekiranya endosemen yang terakhir dilakukan dalam blanko. Undang – undang mengenal empat macam endosemen, akan tetapi yang lazimnya dalam dunia usaha sehari – hari adalah ;

1.   Endosemen khusus (special indorsement) menyebut nama seseorang/badan kepada siapa pengendosemenan itu dilakukan misalnya, dalam suatu endosemen selain terdapat tanda tangan endosan, disebut pula kata – kata “kepada Tuan Polan atau order”. Dalam Endosemen semacam ini, bilamana Tuan Polan hendak mengalihkan surat berharga itu kepada pihak lain, ia diharuskan membubuhkan tanda tanganya sebagai endosemen guna melengkapi penyerahan surat itu (Vide Pasal 112 KUHD untuk wesel dan Pasal 193 KUHD untuk cek).

2.   Endosemen blanko (indorsement in blank) tidak menyebut nama orang/badan kepada siapa pengendorsemenan itu dilakukan. Dalam endosemen blanko, endosan hanya membubuhkan tanda tanganya di bagian belakang surat itu, atau pada secarik kertas sambungan yang dilekatkan pada surat tersebut (Vide Pasal 112 ayat (2) KUHD). Mengapa harus dibelakang bagian surat? Penulis mempunyai pandangan dari perspektif Scheltema, apabila endosemen yang berupa tanda tangan itu ditulis dibagian muka surat, ini akan diartikan sama dengan penandatanganan sebagai tanda akseptasi, atau persetujuan oleh si tertarik dan tidak berbeda dengan aval/pertanggungan oleh seorang penanggung. Dalam hal endosemen blanko ini, pemegang surat berharga dapat mengalihkan dan menyerahkan kepada siapa saja tanpa diharuskan melakukan endosemen lagi. Surat berharga itu dapat dibayarkan kepada setiap pembawanya (Vide Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (2) KUHD).

3.  Endosemen inkaso memuat kata – kata “hanya untuk dipungut” atau “untuk inkaso” atau “dalam pemberian kuasa”, atau kata – kata lain yang diartikan sebagai member perintah untuk menagih semata – mata (collection). Maka, si pemegang boleh melaksanakan semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut, namun tidak boleh mengendosemenkan lagi kepada pihak lain, kecuali dengan cara memberi kuasa (Vide Pasal 117 dan Pasal 200 KUHD).

Disamping ketiga macam endorsemen tersebut , dikenal pula endosemen jaminan yang diatur pada Pasal 118 ayat (1) KUHD).

R. Rendi Sudendi, SH

Associate lawyer

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

BUKU

Widjanarto “Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia”, PT Pustaka Utama Grafiti : Jakarta 1993.

LAIN – LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 12 April 2020, Pukul 21:30 WIB.